Ade Dasep Zainal Abidin juga mengungkapkan bahwa seringkali terdapat persetujuan yang tidak kolektif dan kolegial, mengindikasikan bahwa keputusan mungkin dibuat secara tertutup. Beberapa pihak menduga adanya permainan anggaran antara TAPD dan Banggar DPRD, dengan keputusan yang tidak dipahami oleh seluruh anggota DPRD.
Saat ditanya tentang selisih anggaran, seorang anggota TAPD menjawab bahwa hal tersebut sudah diselesaikan dengan pimpinan, sementara seorang PNS menambahkan bahwa ketidaksinkronan data di tingkat jabatan dapat menyebabkan masalah tersebut.
Seorang politisi yang tidak ingin disebutkan namanya mendukung ADZA untuk mengungkap masalah ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan bahwa dana tersebut diduga telah dibagi-bagi untuk berbagai kegiatan, dan menyarankan ADZA untuk membuka kebobrokan ini demi kemajuan Sukabumi.
( E. Hamid )
