Dalam sambutannya, Dewan Penasehat DPP APDESI, H. Dedi Mulyadi, SH, memberikan beberapa rekomendasi penting. Pertama, beliau mengingatkan agar APDESI tetap independen meskipun tanpa kehadiran Kemendagri maupun Kementerian Desa, karena APDESI adalah organisasi profesional yang tidak terkait dengan jabatan kepala desa. Kedua, Dedi Mulyadi menekankan agar APDESI tidak terlibat dalam politik praktis. Ia menegaskan bahwa anggota yang ingin berpolitik harus melakukannya secara pribadi tanpa melibatkan APDESI.
Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa melalui perencanaan pembangunan yang matang dan terarah. Selain itu, ia mendorong APDESI untuk mengadakan pelatihan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kepala desa dalam menjalankan tugasnya.
Ketua Umum DPP APDESI terpilih, A. Anwar Sadat, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Dewan Penasehat DPP APDESI Dedi Mulyadi, serta para ketua organisasi desa lainnya yang hadir. Ia menjelaskan bahwa APDESI adalah organisasi profesional yang anggotanya adalah kepala desa aktif dan perangkat desa, dan pengurusnya harus memiliki latar belakang serta sejarah di desa.
Sekretaris Jenderal DPP APDESI periode 2024–2029, Sohidin, SH, menyatakan akan segera melakukan konsolidasi dan merapikan kepengurusan DPD APDESI se-Indonesia untuk memastikan hanya kepala desa aktif yang tergabung dalam organisasi ini.
Acara pelantikan yang dihadiri oleh 263 pengurus DPP APDESI dari 37 provinsi se-Indonesia ini juga diramaikan dengan hiburan musik dan ekspo UMKM dalam rangka Hari Jadi APDESI ke-19.
( Tarno HM )
